Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI menggelar roadshow dan diskusi kelompok terpumpun (DKT) di Lima Menara, di mana Batam menjadi lokasi pembuka dari acara tersebut.
Diskusi berlangsung selama 2 hari mulai 8 dan 9 Oktober 2020 yang melibatkan pihak-pihak kompeten di bidangnya. Adapun salah satu tujuan dari acara ini adalah mensosialisasikan kebijakan pernikahan masal antara Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI) dengan satuan pendidikan vokasi.
"Tahun ini kami merencanakan, mengupayakan menjadi tonggak-tonggak terhadap link and match, seperti apa, Batam ini lah yang kita jadikan tempat pertama di atas pembicaraan kami dengan Kadin, Apindo. Disepakati Batam jadi lokasi pertama sebagai contoh," kata Kasubag TU Direktorat Mitras DUDI, Yudil Chatim dalam paparannya saat diskusi yang disaksikan secara virtual di Jakarta, Kamis (8/10/2020).
Menurutnya, selain Batam, kota lain yang juga akan menjadi lokasi roadshow adalah Balikpapan, Manado, Soromg dan Mandalika di Nusa Tenggara Barat. Mekanisme dari kegiatan ini adalah pertama dilakukan pameran hasil karya, yang akan menampilkan hasil produk kreatif siswa-siswa satuan pendidikan vokasi yaitu SMK, LKP dan politeknik serta pihak industri.
Berikutnya ada pula kunjungan lapangan yang dilakukan di satuan pendidikan dan industri. Kunjungan ini akan melihat cara kerja siswa atau mahasiswa dalam menghasilkan karya-karya kreatif dan inovatif sehingga diperoleh gambaran secara nyata potensi yang dimiliki oleh satuan pendidikan.
Selanjutnya masih dalam rangkaian kegiatan yang sama yaitu Diskusi kelompok Terpumpun (DKT) yang dihadiri oleh peserta mulai dari Kemendikbud hingga pemangku kepentingan daerah, satuan pendidikan vokasi, Mitra DUDI serta asosiasi industri dan media. Peserta DKT akan membahas pokok-pokok isu strategis dan permasalahan yang terkait dengan program link and match antara dunia pendidikan dan DUDI.
Terakhir, sebagai akhir dari pelaksanaan program pernikahan masal antara DUDI dengan Satuan Pendidikan Vokasi, akan dilakukan penandatanganan PKS sebagai bentuk perjanjian bersama antara kedua belah pihak sesuai dengan tugas dan tanggungjawab masing-masing. Penandatanganan Kerja Sama ini adalah sebagai amanah yang harus ditindaklanjuti dari Nota Kesepahaman yang telah ditandatangani oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dengan Kadin Pusat.
Sebelumnya, Dirjen Pendidikan Vokasi kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, Wikan Sakarinto menegaskan bahwa vokasi adalah jamu mujarab untuk pengangguran di Indonesia.
"Vokasi dianggap jamu mujarab untuk sembuh dari banyaknya pengangguran. Lulusan vokasi tak hanya menerima ijazah tapi juga uji kompetensi," ujarnya.
Tak heran, pemerintah menggelontorkan hingga Rp 3,5 triliun untuk menyiapkan program-program guna mendorong kampus vokasi, SMK dan lembaga kursus pelatihan untuk bisa "menikah" dengan industri. Dengan persiapan tersebut, nantinya akan akan ada perubahan ekosistem dan adanya kurikulum baru, salah satunya dikhususkan untuk SMK.
"SMK ada yang 3 tahun hingga 4,5 tahun. SMK bukannya diperpanjang tapi akan dinikahkan dengan kampus dan menjadi lulusan D2," katanya.
Adapaun bagi SMK yang 3 tahun minimal 1 semester diwajibkan untuk magang langsung ke industri. Hal ini dilakukan agar "soft skill" semakin kuat. "Kami sedang membuat kurikulum baru SMK, Inshallah rilis maret 2021. Kurikulum ini lebih, simpel dan adaptif," pungkasnya
